Podcast

Hadir setiap minggu, Podcast Obrol Bisnis mengupas tuntas isu-isu terkini bersama jajaran narasumber kredibel. Dapatkan wawasan strategis dan perspektif mendalam langsung dari para pakarnya

Obrol Bisnis

Portal Informasi Bisnis Terpercaya

Obrol Bisnis
Seorang dokter muda yang sedang intenship di Jambi meninggal dunia diduga karena beban kerja yang berat dan durasi kerja yang tidak manusiawi (overtime). Bagaimana ini bisa terjadi di Rumah Sakit Pemerintah yang menjadi tumpuan pelayanan kesehatan banyak orang? Jika dokter saja bisa diperlakukan demikian, bagaimana bagi kita yang pasien? Sejauh mana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan rumah sakit memiliki manajemen kepatuhan (compliance management) untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi dikemudian hari?
ObrolBisnis #4 Part4:Dokter Meninggal Diduga Overtime, Bagaimana Manajemen Kepatuhan di Rumah Sakit?
Seorang dokter muda yang sedang intenship di Jambi meninggal dunia diduga karena beban kerja yang berat dan durasi kerja yang tidak manusiawi (overtime). Bagaimana ini bisa terjadi di Rumah Sakit Pemerintah yang menjadi tumpuan pelayanan kesehatan banyak orang? Jika dokter saja bisa diperlakukan demikian, bagaimana bagi kita yang pasien? Sejauh mana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan rumah sakit memiliki manajemen kepatuhan (compliance management) untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi dikemudian hari?
ObrolBisnis #4 Part3: Dokter Meninggal Diduga Overtime:Bagaimana Manajemen Kepatuhan di Rumah Sakit?
Seorang dokter muda yang sedang intenship di Jambi meninggal dunia diduga karena beban kerja yang berat dan durasi kerja yang tidak manusiawi (overtime). Bagaimana ini bisa terjadi di Rumah Sakit Pemerintah yang menjadi tumpuan pelayanan kesehatan banyak orang? Jika dokter saja bisa diperlakukan demikian, bagaimana bagi kita yang pasien? Sejauh mana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan rumah sakit memiliki manajemen kepatuhan (compliance management) untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi dikemudian hari?
ObrolBisnis #4 Part 2:"Dokter Meninggal Diduga Overtime: Bagaimana Manajemen Kepatuhan Rumah Sakit?"
Seorang dokter muda yang sedang intenship di Jambi meninggal dunia diduga karena beban kerja yang berat dan durasi kerja yang tidak manusiawi (overtime). Bagaimana ini bisa terjadi di Rumah Sakit Pemerintah yang menjadi tumpuan pelayanan kesehatan banyak orang? Jika dokter saja bisa diperlakukan demikian, bagaimana bagi kita yang pasien? Sejauh mana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan rumah sakit memiliki manajemen kepatuhan (compliance management) untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi dikemudian hari?
ObrolBisnis #4 Part 1:"Dokter Meninggal Diduga Overtime: Bagaimana Manajemen Kepatuhan Rumah Sakit?"
Akhir-akhir ini makin sering kita dengar bahwa penegakan hukum korupsi menyasar orang-orang "tidak bersalah", yang kemudian hari harus dibebaskan dengan sejumlah alasan dan cara. Kekacauan penegakan hukum saat ini ditandai dengan adanya delik merugikan keuangan negara yang hanya ada satu-satunya di Indonesia yang menerapkan di dunia ini, sehingga penyidik tidak lagi merasa perlu membuktikan actus reus dan mens rea. Dampaknya, banyak orang-orang pintar dengan karir cemerlang sebelum bergabung ke Pemerintahan dan BUMN menjadi "korban" penegakan hukum korupsi yang membabi buta ini, diantaranya Bu Ira Puspa Dewi (Mantan Dirut ASDP), Bu Karen Agustiawan (Mantan Dirut Pertamina) hingga Pak Tom Lembong (Mantan Menteri Perdagangan RI). Disadari atau tidak, secara lambat laun akan terjadi brain drain, dimana orang-orang pintar tidak lagi mau mengabdi untuk negara, dan para pejabat tidak lagi mau mengambil risiko yang berujung pada matinya inovasi. Padahal usaha apapun memerlukan inovasi, yang tentu tidak 100% akan berhasil. Penegakan hukum harus ditempatkan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir), setelah didahului dengan upaya pencegahan korupsi dalam bentuk penguatan Governance, Risk, Compliance dan Sustainaability (GRCS). Selama ini aparat penegak hukum ibarat berlomba-lomba tampil sebagai yang paling cemerlang untuk mengelap air yang bocor dilantai rumah, tanpa ada (atau sangat minim) kepedulian untuk mengelola sumber kebocoran di atap. Tidak lain dan tidak bukan yang harus mengelola sumber kebocoran di atap rumah adalah GRCS. Dan ini tentunya tidak harus dilakukan oleh penegak hukum, tetapi harusnya mengedepankan fungsi inspektorat dan auditor yang selama ini sangat lemah sebagai model kedua pertahan dalam konsep 3 Model Pertahanan versi IIA. Bangsa ini harus berani berubah dalam pola penegakan hukum, dan secara paralel memperkuat fungsi GRCS untuk memastikan korupsi bisa diberantas. Tidak sebatas memberantas koruptor. Dengan begitulah Indonesia Emas 2045 bisa kita raih. Amin.
ObrolBisnis #3: Korupsi vs Risiko Bisnis : Adil Sejak dari Fikiran (Part 5)
Akhir-akhir ini makin sering kita dengar bahwa penegakan hukum korupsi menyasar orang-orang "tidak bersalah", yang kemudian hari harus dibebaskan dengan sejumlah alasan dan cara. Kekacauan penegakan hukum saat ini ditandai dengan adanya delik merugikan keuangan negara yang hanya ada satu-satunya di Indonesia yang menerapkan di dunia ini, sehingga penyidik tidak lagi merasa perlu membuktikan actus reus dan mens rea. Dampaknya, banyak orang-orang pintar dengan karir cemerlang sebelum bergabung ke Pemerintahan dan BUMN menjadi "korban" penegakan hukum korupsi yang membabi buta ini, diantaranya Bu Ira Puspa Dewi (Mantan Dirut ASDP), Bu Karen Agustiawan (Mantan Dirut Pertamina) hingga Pak Tom Lembong (Mantan Menteri Perdagangan RI). Disadari atau tidak, secara lambat laun akan terjadi brain drain, dimana orang-orang pintar tidak lagi mau mengabdi untuk negara, dan para pejabat tidak lagi mau mengambil risiko yang berujung pada matinya inovasi. Padahal usaha apapun memerlukan inovasi, yang tentu tidak 100% akan berhasil. Penegakan hukum harus ditempatkan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir), setelah didahului dengan upaya pencegahan korupsi dalam bentuk penguatan Governance, Risk, Compliance dan Sustainaability (GRCS). Selama ini aparat penegak hukum ibarat berlomba-lomba tampil sebagai yang paling cemerlang untuk mengelap air yang bocor dilantai rumah, tanpa ada (atau sangat minim) kepedulian untuk mengelola sumber kebocoran di atap. Tidak lain dan tidak bukan yang harus mengelola sumber kebocoran di atap rumah adalah GRCS. Dan ini tentunya tidak harus dilakukan oleh penegak hukum, tetapi harusnya mengedepankan fungsi inspektorat dan auditor yang selama ini sangat lemah sebagai model kedua pertahan dalam konsep 3 Model Pertahanan versi IIA. Bangsa ini harus berani berubah dalam pola penegakan hukum, dan secara paralel memperkuat fungsi GRCS untuk memastikan korupsi bisa diberantas. Tidak sebatas memberantas koruptor. Dengan begitulah Indonesia Emas 2045 bisa kita raih. Amin.
ObrolBisnis #3: Korupsi vs Risiko Bisnis: Adil Sejak dari Fikiran (Part4)
Akhir-akhir ini makin sering kita dengar bahwa penegakan hukum korupsi menyasar orang-orang "tidak bersalah", yang kemudian hari harus dibebaskan dengan sejumlah alasan dan cara. Kekacauan penegakan hukum saat ini ditandai dengan adanya delik merugikan keuangan negara yang hanya ada satu-satunya di Indonesia yang menerapkan di dunia ini, sehingga penyidik tidak lagi merasa perlu membuktikan actus reus dan mens rea. Dampaknya, banyak orang-orang pintar dengan karir cemerlang sebelum bergabung ke Pemerintahan dan BUMN menjadi "korban" penegakan hukum korupsi yang membabi buta ini, diantaranya Bu Ira Puspa Dewi (Mantan Dirut ASDP), Bu Karen Agustiawan (Mantan Dirut Pertamina) hingga Pak Tom Lembong (Mantan Menteri Perdagangan RI). Disadari atau tidak, secara lambat laun akan terjadi brain drain, dimana orang-orang pintar tidak lagi mau mengabdi untuk negara, dan para pejabat tidak lagi mau mengambil risiko yang berujung pada matinya inovasi. Padahal usaha apapun memerlukan inovasi, yang tentu tidak 100% akan berhasil. Penegakan hukum harus ditempatkan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir), setelah didahului dengan upaya pencegahan korupsi dalam bentuk penguatan Governance, Risk, Compliance dan Sustainaability (GRCS). Selama ini aparat penegak hukum ibarat berlomba-lomba tampil sebagai yang paling cemerlang untuk mengelap air yang bocor dilantai rumah, tanpa ada (atau sangat minim) kepedulian untuk mengelola sumber kebocoran di atap. Tidak lain dan tidak bukan yang harus mengelola sumber kebocoran di atap rumah adalah GRCS. Dan ini tentunya tidak harus dilakukan oleh penegak hukum, tetapi harusnya mengedepankan fungsi inspektorat dan auditor yang selama ini sangat lemah sebagai model kedua pertahan dalam konsep 3 Model Pertahanan versi IIA. Bangsa ini harus berani berubah dalam pola penegakan hukum, dan secara paralel memperkuat fungsi GRCS untuk memastikan korupsi bisa diberantas. Tidak sebatas memberantas koruptor. Dengan begitulah Indonesia Emas 2045 bisa kita raih. Amin.
ObrolBisnis #3: Korupsi vs Risiko Bisnis : Adil Sejak dari Fikiran. (Part3)
Akhir-akhir ini makin sering kita dengar bahwa penegakan hukum korupsi menyasar orang-orang "tidak bersalah", yang kemudian hari harus dibebaskan dengan sejumlah alasan dan cara. Kekacauan penegakan hukum saat ini ditandai dengan adanya delik merugikan keuangan negara yang hanya ada satu-satunya di Indonesia yang menerapkan di dunia ini, sehingga penyidik tidak lagi merasa perlu membuktikan actus reus dan mens rea. Dampaknya, banyak orang-orang pintar dengan karir cemerlang sebelum bergabung ke Pemerintahan dan BUMN menjadi "korban" penegakan hukum korupsi yang membabi buta ini, diantaranya Bu Ira Puspa Dewi (Mantan Dirut ASDP), Bu Karen Agustiawan (Mantan Dirut Pertamina) hingga Pak Tom Lembong (Mantan Menteri Perdagangan RI). Disadari atau tidak, secara lambat laun akan terjadi brain drain, dimana orang-orang pintar tidak lagi mau mengabdi untuk negara, dan para pejabat tidak lagi mau mengambil risiko yang berujung pada matinya inovasi. Padahal usaha apapun memerlukan inovasi, yang tentu tidak 100% akan berhasil. Penegakan hukum harus ditempatkan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir), setelah didahului dengan upaya pencegahan korupsi dalam bentuk penguatan Governance, Risk, Compliance dan Sustainaability (GRCS). Selama ini aparat penegak hukum ibarat berlomba-lomba tampil sebagai yang paling cemerlang untuk mengelap air yang bocor dilantai rumah, tanpa ada (atau sangat minim) kepedulian untuk mengelola sumber kebocoran di atap. Tidak lain dan tidak bukan yang harus mengelola sumber kebocoran di atap rumah adalah GRCS. Dan ini tentunya tidak harus dilakukan oleh penegak hukum, tetapi harusnya mengedepankan fungsi inspektorat dan auditor yang selama ini sangat lemah sebagai model kedua pertahan dalam konsep 3 Model Pertahanan versi IIA. Bangsa ini harus berani berubah dalam pola penegakan hukum, dan secara paralel memperkuat fungsi GRCS untuk memastikan korupsi bisa diberantas. Tidak sebatas memberantas koruptor. Dengan begitulah Indonesia Emas 2045 bisa kita raih. Amin.
ObrolBisnis #3: Korupsi vs Risiko Bisnis : Adil Sejak dari Fikiran (Part 2)
Akhir-akhir ini makin sering kita dengar bahwa penegakan hukum korupsi menyasar orang-orang "tidak bersalah", yang kemudian hari harus dibebaskan dengan sejumlah alasan dan cara. Kekacauan penegakan hukum saat ini ditandai dengan adanya delik merugikan keuangan negara yang hanya ada satu-satunya di Indonesia yang menerapkan di dunia ini, sehingga penyidik tidak lagi merasa perlu membuktikan actus reus dan mens rea. Dampaknya, banyak orang-orang pintar dengan karir cemerlang sebelum bergabung ke Pemerintahan dan BUMN menjadi "korban" penegakan hukum korupsi yang membabi buta ini, diantaranya Bu Ira Puspa Dewi (Mantan Dirut ASDP), Bu Karen Agustiawan (Mantan Dirut Pertamina) hingga Pak Tom Lembong (Mantan Menteri Perdagangan RI). Disadari atau tidak, secara lambat laun akan terjadi brain drain, dimana orang-orang pintar tidak lagi mau mengabdi untuk negara, dan para pejabat tidak lagi mau mengambil risiko yang berujung pada matinya inovasi. Padahal usaha apapun memerlukan inovasi, yang tentu tidak 100% akan berhasil. Penegakan hukum harus ditempatkan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir), setelah didahului dengan upaya pencegahan korupsi dalam bentuk penguatan Governance, Risk, Compliance dan Sustainaability (GRCS). Selama ini aparat penegak hukum ibarat berlomba-lomba tampil sebagai yang paling cemerlang untuk mengelap air yang bocor dilantai rumah, tanpa ada (atau sangat minim) kepedulian untuk mengelola sumber kebocoran di atap. Tidak lain dan tidak bukan yang harus mengelola sumber kebocoran di atap rumah adalah GRCS. Dan ini tentunya tidak harus dilakukan oleh penegak hukum, tetapi harusnya mengedepankan fungsi inspektorat dan auditor yang selama ini sangat lemah sebagai model kedua pertahan dalam konsep 3 Model Pertahanan versi IIA. Bangsa ini harus berani berubah dalam pola penegakan hukum, dan secara paralel memperkuat fungsi GRCS untuk memastikan korupsi bisa diberantas. Tidak sebatas memberantas koruptor. Dengan begitulah Indonesia Emas 2045 bisa kita raih. Amin.
ObrolBisnis #3: Korupsi vs Risiko Bisnis: Adil Sejak dari Fikiran (Part1)
Lihat Lebih Lengkap
Subscribe
Subscribe